Garis News Online | Masa lalu, Hari ini & Masa Depan

BKD Baru Sebarkan Surat Edaran Uji Publik untuk Tenaga Kontrak K-2

CPNS Uji PublikPurwakarta, GARISNEWS - Sebanyak 1673 tenaga kontrak Kategori-2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta telah dilakukan uji publik. Tidak seperti kabupaten lain yang menayangkan iklan di harian umum lokal daftar nama pegawai K-2, di Purwakarta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) justru hanya memberi surat edaran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013. Maka Pembina Pegawaian dalam hal ini Bupati diminta melalui BKD untuk menginfentarisir daftar tenaga honorer K-2. Yaitu sebanyak 1673 pegawai untuk di data ulang oleh atasanya langsung kemudian diserahkan kembali ke BKD.

"Kita melalui surat ke semua OPD untuk ditelaah apakah daftar nama K-2 ini masih aktif atau tidak, karena ini bagian dari uji publik jadi harus terbuka," kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan BKD Purwakarta Agus Djamaludin Selasa (2/4) kepada garisnews.com.

Agus mengatakan penggunaan media lokal untuk kebutuhan sosialisasi daftar pegawai sebetulnya lebih baik dari sekedar website. Pasalnya tidak seluruh pegawai dan masyarakat mengetahui dan menggunakan internet.

Ditambah lagi di Purwakarta dana untuk sosialisasi melalui media tidak terlalu besar, BKD pun mengaku tidak punya anggaran untuk itu. "Tidak ada anggarannya, kita paling menyebarkan surat ke seluruh OPD," tukasnya.

Uji publik pegawai K-2 sendiri bukan untuk kebutuhan pengangkatan CPNS di tahun ini. Karena, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak berkewenangan untuk itu, kebutahan kali terbut untuk verfikasi daftar pegawai faktual. Sehingga tidak ada lagi data yang salah atau simpang siur.

Karena hanya untuk uji publik, data pegawai K-2 sendiri tidak akan bertambah namun kemungkinan berkurang ada.

"Tidak ini hanya bagian dari uji publik, karena kan data pegawai kemungkinan bisa menyusut seperti misalnya ada yang meninggal atau pindah kerja," paparnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara belum ada keputusan untuk pengangkatan CPNS di Purwakarta. Sehingga, uji publik kali tersebut diharapkan tidak disalah artikan. Karena, formasi pengangkatan CPNS di Purwakarta belum ada keputusan.

"Kedepannya yang K-2 ini pengangkatan jadi PNS entah kapan, karena belum ada kebijakan dari pusat tentang Purwakarta mengenai pengangkatan CPNS," jelasnya.

Lanjutnya, yang dimaksud pegawai K-2 sendiri merupakan pegawai yang bekerja di pemerintahan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian pegawai K-2 mendapatkan honor di luar APBN dan APBD, dan sudah bekerja satu tahun sebelum 31 Desember 2005. Dengan usia minimum 19 tahun saat pengangkatan dan maksimumn 46 tahun saat pengangkatan.

"Jumlah K-2 kita sebanyak 1673 ini datanya kemungkinan bisa menyusut, untuk data sendiri bisa dilihat di bkdpwk.blogspot.com," pungkasnya. (GN-006)

 
FacebookTwitterRSS Feed
Minggu, 20 April 2014
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini37
mod_vvisit_counterKemarin381
mod_vvisit_counterMinggu ini418
mod_vvisit_counterBulan ini10988
mod_vvisit_counterSemuanya395632

We have: 10 guests online