Garis News Online | Masa lalu, Hari ini & Masa Depan

Juklak Juknis PPIP Dilanggar Kepala Desa dan OMS

PPIP lagiPurwakarta, GARISNEWS – Dewan Pertimbangan Cabang Repdem menyesalkan kebijakan kepala desa dan organisasi masyarakat setempat (OMS) di Kabupaten Purwakarta yang dianggap telah menyalahgunakan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP).

Ketua Dewan Pertimbangan Repdem Purwakarta Asep Yadi Rudiana, Senin (31/12) kepada garisnews.com menjelaskan, kepala desa dan OMS yang dapat bantuan PPIP sudah tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program tersebut.

Terutama pada pelaksanaan proyek. Para kepala desa malah menyerahkan proyek tersebut kepada pengusaha (pihak ketiga, red). Sedangkan dalam aturan, dana stimulan dari pemerintah pusat ini diberikan untuk direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan bersama masyarakat. “Bukan dengan pihak ketiga. Karena ini melanggar,” tegas Asep.

Repdem Purwakarta yang ikut berperan dalam pengawasan PPIP menemukan perbedaan proyek yang dilaksanakan masyarakat dengan proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga. “Selain kualitasnya lebih bagus, kalau proyek dikerjakan oleh masyarakat itu akan lebih maksimal. Beda dengan pengusaha, mereka akan mengedepankan keuntungan,” terang Asep.

Tak hanya itu, Asep pun mengaku heran pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga lebih cepat selesai. Sedangkan, proses pencairan dana bantuannya saja dilakukan tiga tahap. “Sekarang baru dua tahap dengan pencairan sebesar Rp120 juta. Sedangkan nilai bantuan yang mencapai Rp250 juta, sudah selesai,” katanya.

Maka dari itu, ia meminta kepada kepala desa dan OMS agar melaksanakan PPIP sesuai dengan mekanisme. “Mekanisme pelaksanaan tidak boleh dipihak berikan kepihak ketiga. Termasuk penggunaan alat berat. Karena program ini bertujuan memberikan pendapatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Asep pun menduga, ada keterlibatan oknum PNS yang telah merubah kebijakan PPIP. “Sebaiknya dikonfirmasikan ke Satuan Kerja/PPK PPIP Tingkat Pusat Kementerian Pekerjaan Umum, selain itu juga dalam teknis terdapat Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), belum lagi fasilitator, dan itu rawan penyimpangan, ketika pengawasannya longgar,” pungkasnya. (GN-006)

 
FacebookTwitterRSS Feed
Selasa, 29 Juli 2014
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini272
mod_vvisit_counterKemarin489
mod_vvisit_counterMinggu ini1207
mod_vvisit_counterBulan ini15178
mod_vvisit_counterSemuanya449421

We have: 12 guests online