Garis News Online | Masa lalu, Hari ini & Masa Depan

Dianggap Melindungi Pelanggaran Lingkungan, PJT II di Laporkan ke Ombudsman

Purwakarta, GARISNEWS - Perusahaan Jasa Tirta (PJT) II akhirnya resmi dilaporkan ke Ombudsman. Laporan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sendiri masuk sebagai terlapor tambahan yang berbarengan dengan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Ketua LSM Wapli Teddy M Hartawan  mengatakan, dirinya melaporkan PJT II Purwakarta sebagai pihak terlapor tambahan dikarenakan dengan berbagai alasan. Menurutnya, selama dilakukan kajian, dirinya menemukan kejanggalan yang dilakukan pihak PJT II. Adapun beberapa kejanggalan itu diantaranya, perusahaan tersebut sudah mengetahui adanya tindak pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT IBR yang patut diduga merugikan Negara.

Seperti diantaranya, berupa kerusakan Sumber Daya Air (SDA) atau Sungai Citarum Tindakan Mal Administrasi berupa perbuatan melawan Inpres dan Kepres tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, LSM Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia (WAPLI) Korwil Kabupaten Purwakarta dalam laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Jabar telah melaporkan  Deputi V Kemen LH  Sudaryono selaku terlapor 1, terlapor 2 Asdep V Kemen LH Sdri Cicilia Sulastri SH MSi, terlapor 3 dan Kepala Bidang Penaatan Hukum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Erlina Dalisaputra, terlapor 4 Penyidik Pegawai Negri Sipil/PPNS Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Asep Bayu SH, terlapor 5 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Ade Abu Hanafi serta terlapor 6 Unit IV Kriminal Khusus Polres Purwakarta.

"Pihak PJT II juga kami laporkan dalam laporan yang sama sebagai terlapor tambahan,” beber Teddy. Untuk itu ia berharap, upayanya dalam melakukan penyelamatan lingkungan bisa memberikan arti penting bagi keselamatan masyarakat dan kehidupan di negeri ini. Pasalnya, pengelolaan limbah B3 yang tidak benar akan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan mahluk hidup kedepan.

Ia menyayangkan, adanya sikap sejumlah pihak yang mengaku telah melakukan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tanpa melibatkan pihak pelapor, karena hal ini bertentangan dengan pasal penjelasan Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Lingungan Hidup Angka 5, 6, 7 dan Permen LH No. 09 Tahun 2010.

"Kami yakin Ombudsman akan menindak lanjuti pengaduan kami serta menindak para pelaku atau terlapor sesuai dengan hukum yang berlaku. Melakukan investigasi awal untuk menemukan unsur kerugian negara pada  perkara yang kami adukan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada BPK atau BPKP agar dilakukan audit investigatif terkait unsur kerugian Negara, agar PT  IBR  segera membersihkan atau clean up Limbah B 3 fly ash bottom  yang ada di area Kali mati Sungai Citarum,” jelasnya.

Selain itu, diharapkan Ombudsman meminta dukumen manivest neraca Limbah B3,  dokumen ijin pengelolaan limbah B3 dari pemanfaat, biaya angkut serta lokasi pemanfaat limbah B3 yang dibuang oleh PT IBR  di  kali mati Sungai Citarum yang sudah dinyatakan selesai oleh Deputi V Kemen LH RI, BPLHD Prov Jabar, BLH Kab Purwakarta, Polda  Jabar dan Polres Purwakarta," pungkasnya.(GN-007)

 
FacebookTwitterRSS Feed
Senin, 22 September 2014
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini32
mod_vvisit_counterKemarin512
mod_vvisit_counterMinggu ini988
mod_vvisit_counterBulan ini12469
mod_vvisit_counterSemuanya482967

We have: 7 guests online